Pasar modal yang sehat dan adil menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi modern. Namun, praktik insider trading masih menjadi ancaman serius bagi kepercayaan investor. Buku ini membahas secara komprehensif perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik insider trading dalam kerangka kepastian dan keadilan hukum. Dengan menguraikan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK Nomor 65/2020, buku ini mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem perlindungan hukum yang masih terbatas pada teori fiduciary duty.

Insider trading menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, diperparah oleh kekosongan norma mengenai secondary tippee, sempitnya definisi pelaku, serta lemahnya penegakan hukum, sebagaimana tergambar dalam beberapa kasus besar di Indonesia. Buku ini tidak hanya membahas tantangan tersebut, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk rekonstruksi hukum, seperti adopsi teori misappropriation, revisi regulasi, penguatan mekanisme penegakan hukum, pengembangan disgorgement fund, dan peningkatan kerja sama internasional. Setiap gagasan didukung oleh pendekatan yuridis normatif, penelusuran kasus, dan perbandingan hukum internasional.

Melalui pendekatan yang berlandaskan prinsip keadilan Pancasila, buku ini mengajak pembaca untuk memahami pentingnya reformasi regulasi demi mewujudkan pasar modal yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh investor. Buku ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi hukum, regulator, serta siapa saja yang peduli terhadap integritas dan keadilan di dunia pasar modal Indonesia.