The Global Competitiveness 2016-2017 yang dikeluarkan World Economic Forum menunjukkan daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 60. Meski peringkat sudah membaik, kita masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Untuk mengejar ketertinggalan, Presiden Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur sejak awal pemerintahannya hingga saat ini sebuah keputusan yang sangat cepat mengingat peran penting infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini Pemerintah dihadapkan pada keterbatasan APBN dalam membiayai pembangunan dan penyediaan infrastruktur. Buku ini menawarkan solusi untuk itu, yaitu melibatkan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Inilah skema inovatif yang sebenarnya sudah diterapkan dan disokong Pemerintah Indonesia tapi pemanfaatannya belum maksimal.

Berisi berbagai hal seputar PPP, termasuk contoh sukses penerapannya di beberapa negara, buku ini menguraikan secara panjang lebar berbagai analisis, mulai dari sisi teori, sejarah penerapannya di Indonesia hingga perlunya transformasi kebijakan PPP. Patut dibaca kalangan yang berkecimpung di bidang infrastruktur, pemerintahan, dan akademisi.