Perkembangan teknologi yang setiap saat meningkat membuat masyarakat kian menggandrunginya. Berbagai hal dapat dilakukan dengan sangat mudah, seperti metode pembayaran yang serba-cashless, sharing berbagai momen di media sosial (dalam bentuk foto dan video), dan masih banyak lagi. Untuk mengakses itu semua, kita perlu mengunggah informasi atau data pribadi yang tentunya akan diketahui oleh orang lain. Maka dari itu, upaya Pelindungan Data Pribadi menjadi hal yang cukup krusial mengingat berbagai tindak kejahatan bisa saja terjadi.

Buku Tafsir Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini adalah kumpulan artikel yang Penulis tulis di media terpercaya, KOMPAS, antara September sampai dengan Desember 2022. Buku ini hadir untuk sama-sama membahas mengenai urgensi produk legislasi pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat dari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, yaitu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP diproyeksikan antara lain untuk menjawab realitas ketiadaan standar dan kriteria pelindungan data pribadi. UU PDP juga menjawab keraguan dunia usaha dan investasi tatkala kegiatan usahanya bersentuhan dengan data pribadi. Dengan kata lain, undang-undang ini menjadi jawaban atas ketidakpastian hukum itu. Kepastian hukum merupakan unsur esensial dalam negara hukum karena secara filosofis sekaligus pragmatis, salah satu tujuan hukum adalah kepastian.

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. adalah Guru Besar Cyber Low Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saat ini, Penulis menjadi konsultan PDP dan transformasi digital serta Arbiter Senior dan Penasihat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pengalamannya sebagai regulator di bidang telekomunikasi dan transformasi digital menjadikannya sebagai akademisi sekaligus praktisi, dengan menjadi Tim Panitia Kerja UU PDP dan Tim penyusunan PP PDP.